Jakarta, Sehatcantik.id – Sertifikasi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur-dapur mulai diterapkan pada pertengahan tahun ini oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Hal itu dilakukan untuk memperbaiki kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kita ingin pastikan bahwa makanan yang diberikan bukan hanya gratis, tetapi juga aman dan bermutu tinggi,” ujar Kepala BGN, Dadan Hindayana di Jakarta.
Dadan menjelaskan setiap SPPG akan dievaluasi dan diklasifikasikan ke dalam kategori unggul, baik sekali, atau baik. Sertifikasi ini akan mengacu pada standar higienis, sanitasi, serta sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), yang bekerja sama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN).
Hingga Maret 2025, tercatat 726 SPPG telah beroperasi di 38 provinsi dengan menjangkau sekitar 2,5 juta penerima manfaat. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025 melalui pengoperasian 32.000 SPPG.
“Verifikasi terhadap 14.000 calon mitra SPPG saat ini tengah berlangsung. Sementara itu, melalui pendanaan APBN, pemerintah berencana membangun tambahan 1.542 SPPG,” ujar dia.
Dadan menyebutkan hingga saat ini terdapat 1.579 SPPG aktif yang melayani sekitar 4,2 juta penerima manfaat.
Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo menyatakan pemerintah menargetkan pembangunan 30 ribu SPPG hingga akhir tahun, dengan rincian 15 ribu SPPG pada September, 20 ribu pada Oktober, dan puncaknya 30 ribu pada Desember.
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menilai Program MBG selama dikelola dengan baik dapat memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Saya rasa MBG ini bisa berdampak cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi jika nanti dikelola dengan lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan lebih baik lagi,” kata Kurniasih.
Untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan ekonomi, Kurniasih menyoroti pentingnya melibatkan UMKM dalam berbagai aspek pelaksanaan Program MBG, mulai dari penyediaan bahan pokok hingga pelaksanaan dapur umum SPPG.
Menurutnya, rantai pasok MBG sangat potensial untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat.
“UMKM bisa dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapannya, apakah sebagai penyuplai bahan-bahan pokok atau sebagai bagian dari pelaksana SPPG,” ujarnya.
Penulis : Danu Baharuddin, Satriana Budi Wimar
