Jakarta, Sehatcantik.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ikut menggeser peta anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Dari total pagu BPOM sebesar Rp1,93 triliun untuk 2027, Rp509 miliar dialokasikan untuk mendukung pengawasan keamanan pangan dalam program MBG.
Angka itu menjadi sorotan Komisi IX DPR RI. Sebab, di saat BPOM mendapat tambahan pekerjaan mengawasi pangan MBG, anggaran untuk menjalankan tugas pokok pengawasan obat dan makanan justru disebut mengalami penurunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan kondisi tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Nusantara I, Kamis (17/9/2026).
Menurut Taruna, dari total pagu Rp1,93 triliun, sekitar 67,79 persen digunakan untuk belanja operasional. Sisanya, 32,21 persen, dialokasikan untuk belanja nonoperasional, termasuk program prioritas nasional MBG serta pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan.
Taruna mengatakan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, anggaran untuk tugas pokok dan fungsi BPOM turun sekitar Rp700 miliar.
“Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan anggaran tahun 2027 untuk tugas pokok fungsi BPOM kurang lebih Rp700 miliar,” kata Taruna.
Rp509 Miliar untuk Mengawasi Makanan Gratis
Dalam program MBG, BPOM tidak hanya mengawasi makanan setelah beredar.
Pengawasan dilakukan sejak pencegahan, penelusuran ketika terjadi masalah, hingga surveilans melalui pengambilan sampel dan pengujian.
BPOM juga akan mendampingi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), memberikan edukasi keamanan pangan, menerapkan pengawasan berbasis risiko, serta memperkuat kapasitas unit pelaksana teknis di daerah.
Jika terjadi insiden, BPOM menyiapkan investigasi, penelusuran rantai pasok, tindakan koreksi, hingga pengawasan setelah temuan.
Masalahnya kemudian sederhana: apakah uang untuk mengawasi MBG akan menggerus kemampuan BPOM mengawasi obat dan makanan yang beredar di masyarakat?
Pertanyaan itu muncul dari sejumlah anggota Komisi IX.
Muhammad Haris mempertanyakan jaminan BPOM bahwa alokasi Rp509 miliar untuk MBG tidak mengurangi pengawasan obat dan makanan, termasuk penindakan rutin.
Netty Prasetiyani juga menyoroti kemampuan BPOM mempertahankan kinerja pengawasan dengan struktur anggaran yang tersedia. Menurut dia, risiko peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan tetap ada sehingga pengawasan harus memiliki skala prioritas.
Charles Honoris mempertanyakan hal serupa. Ia menilai kebutuhan anggaran pengawasan perlu diperkuat karena dengan anggaran yang lebih besar sekalipun masih ditemukan produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan beredar di masyarakat.
Charles bahkan mempertanyakan posisi BPOM dalam ekosistem MBG.
Jika BPOM tidak menjadi bagian dari ekosistem tersebut, menurut Charles, anggaran Rp509 miliar untuk pengawasan MBG dapat dialihkan kembali untuk memperkuat tugas utama BPOM.
BPOM Minta Tambahan Rp2,4 Triliun
BPOM tidak berhenti pada keluhan soal anggaran.
Lembaga itu mengusulkan tambahan anggaran Rp2,4 triliun untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan, perlindungan masyarakat, sekaligus mendukung daya saing industri nasional.
Taruna menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi BPOM untuk meninggalkan tugasnya.
“Ada anggaran atau tidak ada anggaran, kita wajib hukumnya melaksanakan tugas dan fungsinya BPOM,” ujar Taruna.
Ia menyebut salah satu jalan keluar adalah penambahan anggaran. Namun jika tambahan anggaran tidak tersedia, BPOM dapat mengusulkan realokasi Rp509 miliar yang saat ini dialokasikan untuk pengawasan MBG.
Sementara itu, BGN mendapat alokasi anggaran Rp240,2 triliun untuk 2027. Sebanyak 96,85 persen anggaran tersebut dialokasikan untuk pemenuhan gizi nasional.
Pada akhir rapat, Komisi IX DPR RI menyetujui pagu BPOM 2027 sebesar Rp1,93 triliun.
Komisi IX juga menyetujui dan meminta BPOM mengusulkan tambahan anggaran Rp2,4 triliun untuk memperkuat fungsi pengawasan obat dan makanan.
Dengan demikian, persoalan anggaran BPOM 2027 bukan cuma soal berapa besar uang yang tersedia. Ada pekerjaan baru yang ikut masuk: memastikan makanan gratis untuk jutaan penerima tetap aman, tanpa membuat pengawasan obat dan makanan kehilangan tenaga. (Sbw)
