Gerakan Nasional Satu Juta Vaksin Serviks Dimulai

- Editor

Senin, 1 Desember 2025 - 19:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KORPRI Nasional dan BPOM meluncurkan Program Satu Juta Vaksin Serviks. (Foto: Freepik)

KORPRI Nasional dan BPOM meluncurkan Program Satu Juta Vaksin Serviks. (Foto: Freepik)

Jakarta, Sehatcantik.id — Di tengah naiknya kesadaran publik soal kesehatan reproduksi perempuan, KORPRI Nasional dan BPOM memilih bergerak cepat. Mereka meluncurkan Program Satu Juta Vaksin Serviks, sebuah kampanye besar yang menargetkan ASN dan istri ASN di seluruh Indonesia. Bukan seremoni semata, langkah ini menjadi sinyal bahwa pencegahan kanker serviks kini diperlakukan sebagai prioritas nyata, bukan wacana.

Program yang mulai berjalan pada Oktober 2025 ini dirancang sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat perlindungan kesehatan perempuan di lingkungan birokrasi. Kanker serviks, yang masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi perempuan di Indonesia, menjadi fokus utama.

Ketua Umum DPKN sekaligus Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan urgensi gerakan nasional ini.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jumlah ASN kita sekitar 5,4 juta orang, separuhnya perempuan. Kanker serviks adalah pembunuh nomor satu bagi perempuan. Karena itu, KORPRI bersama BPOM menghadirkan Program Satu Juta Vaksin Serviks dengan biaya terjangkau,” ujarnya.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menambahkan bahwa vaksinasi HPV adalah perlindungan paling awal sekaligus paling efektif.

Baca Juga :  Berkat Langkah Strategis, Taruna Ikrar Pastikan Stok Obat Aman di Sela Kecamuk Perang

“Lebih dari 36.000 perempuan Indonesia terdiagnosis kanker serviks setiap tahun dan 70% baru terdeteksi saat sudah stadium lanjut. Padahal 99% kasus disebabkan infeksi HPV yang sebenarnya dapat dicegah lewat vaksinasi,” jelasnya.

Program vaksinasi ini akan dilaksanakan bertahap hingga 2026, mencakup 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan 105 kementerian/lembaga. Dengan lebih dari separuh ASN berjenis kelamin perempuan, dampak program ini diperkirakan signifikan dalam memotong risiko kanker serviks di kalangan aparatur negara. Taruna juga menyampaikan apresiasi kepada Kemenkes, KemenPPPA, seluruh kementerian/lembaga, serta industri farmasi yang mendukung penyediaan vaksin.

Saat ini BPOM telah menyetujui enam vaksin HPV: tiga bivalen (Cervarix, Cecolin, Vaceta), dua tetravalen (Gardasil, Nusagard), serta satu nonavalen (Gardasil 9). Vaksin-vaksin ini membantu tubuh membangun kekebalan sehingga sel-sel abnormal di leher rahim dapat dicegah sejak awal.

“Bagi banyak perempuan, vaksin ini memberi rasa aman karena mereka terlindungi bahkan sebelum terpapar virus HPV. Dalam jangka panjang, vaksinasi membantu menurunkan angka kematian akibat kanker serviks dan meningkatkan kualitas hidup perempuan Indonesia,” tambah Taruna.

Baca Juga :  Air Mata Perlawanan Nikita Mirzani Atas Tuntutan Jaksa

Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, menyebut program ini sejalan dengan strategi nasional menekan kasus kanker serviks.

“Setiap tahun lebih dari 36.000 kasus baru muncul dan banyak ditemukan pada stadium berat. Vaksinasi dan skrining rutin adalah dua pilar pencegahan paling efektif,” tegasnya.

Selain memberikan kemudahan akses, program ini juga membuka ruang edukasi kesehatan yang lebih kuat bagi ASN dan keluarga.

Komitmen ini mendapatkan pengakuan dari LEPRID yang memberikan penghargaan kepada Kepala BPOM sebagai pemrakarsa Gerakan Satu Juta Vaksin Serviks bagi ASN KORPRI secara serentak di seluruh Indonesia.

Dengan bergulirnya program besar ini, KORPRI dan BPOM menegaskan arah baru: birokrasi yang lebih sehat dan lebih terlindungi. Melalui vaksin HPV, perempuan ASN dan keluarga mereka mendapatkan pertahanan dini, sementara negara memperkuat fondasi aparatur yang produktif dan siap memberi layanan terbaik. Program ini bukan sekadar kampanye kesehatan—tetapi langkah kolektif untuk menurunkan beban kanker serviks secara berkelanjutan. (Sbw)

Berita Terkait

Sampo Selsun Ditarik BPOM, Rohto Minta Maaf
Lagi, BPOM Cabut Izin 11 Kosmetik Berbahaya
BPOM Wajibkan Minimarket Punya Pengawas Obat, Tak Harus Apoteker
Meski Anggaran Kalah dengan Pengadaan Kaos Kaki, Taruna Ikrar Tancap Gas Sidak MBG
Tuding Mualaf Settingan, Richard Lee Siap Seret Doktif
Kemenkes Siapkan RS PON, RSCM hingga RSJ Disiapkan untuk Korban Tabrakan Kereta di Bekasi
BPOM Gandeng Finalis Puteri Indonesia Perkuat Keamanan Obat dan Makanan
BPOM Sikat Peredaran Gas Tertawa di Marketplace, Baby Whip Jadi Kedok

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 17:23 WIB

Sampo Selsun Ditarik BPOM, Rohto Minta Maaf

Kamis, 7 Mei 2026 - 18:23 WIB

Lagi, BPOM Cabut Izin 11 Kosmetik Berbahaya

Rabu, 6 Mei 2026 - 12:21 WIB

BPOM Wajibkan Minimarket Punya Pengawas Obat, Tak Harus Apoteker

Kamis, 30 April 2026 - 10:59 WIB

Meski Anggaran Kalah dengan Pengadaan Kaos Kaki, Taruna Ikrar Tancap Gas Sidak MBG

Rabu, 29 April 2026 - 16:39 WIB

Tuding Mualaf Settingan, Richard Lee Siap Seret Doktif

Berita Terbaru

BPOM kembali menegaskan sikap tegasnya dengan menarik produk kosmetik bermasalah dari peredaran tanpa kompromi. (Foto: BPOM RI)

Berita

Sampo Selsun Ditarik BPOM, Rohto Minta Maaf

Senin, 11 Mei 2026 - 17:23 WIB

BPOM mencabut izin 11 kosmetik berbahaya yang mengandung merkuri, hidrokinon, dan zat lain yang mengancam kesehatan di balik janji kulit cantik instan. (Foto: BPOM)

Berita

Lagi, BPOM Cabut Izin 11 Kosmetik Berbahaya

Kamis, 7 Mei 2026 - 18:23 WIB

Pihak dr. Richard Lee menyiapkan langkah hukum untuk melaporkan Dokter Detektif atas tuduhan soal status mualaf yang dinilai sebagai pencemaran nama baik dan fitnah. (Foto: Danu Baharuddin/Sehatcantik.id)

Berita

Tuding Mualaf Settingan, Richard Lee Siap Seret Doktif

Rabu, 29 Apr 2026 - 16:39 WIB