Jakarta, Sehatcantik.id – Masyarakat pengguna layananan BPJS Kesehatan jumlahnya terus bertambah. Namun, meski berperan sebagai lembaga yang memang menyediakan akses layanan medis bagi masyarakat Indonesia, tidak semua kondisi medis dan layanan kesehatan dapat dijamin BPJS Kesehatan.
Ada beberapa jenis penyakit dan layanan tertentu yang dikecualikan dari cakupan jaminan, sehingga peserta harus menanggung biaya sendiri apabila memerlukan penanganan lebih lanjut.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, pada tahun 2025 terdapat 21 jenis penyakit dan layanan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berikut adalah daftar lengkap dari pengecualian tersebut, yang terdiri dari 21 jenis penyakit dan lima macam operasi:
1. Penyakit yang berupa wabah atau kejadian luar biasa (KLB).
2. Perawatan yang berhubungan dengan kecantikan atau estetika, seperti operasi plastik.
3. Perawatan ortodontik, seperti pemasangan behel BACA JUGA Siap-siap! Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik Jadi Segini Sabar Warga RI, Cuma Ini Penyakit yang Ditanggung BPJS Kesehatan Terbaru Tahun 2025 Potensi Pendapatan BPJS Kesehatan dari Pajak Rokok Ditaksir hingga Rp7 Triliun per Tahun.
4. Penyakit akibat tindak pidana, seperti penganiayaan atau kekerasan seksual.
5. Penyakit atau cedera akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau usaha bunuh diri.
6. Penyakit akibat konsumsi alkohol atau ketergantungan obat.
7. Pengobatan untuk mandul atau infertilitas.
8. Penyakit atau cedera akibat kejadian yang tidak dapat dicegah, seperti tawuran.
9. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri.
10. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen.
11. Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan.
12. Alat kontrasepsi.
13. Perbekalan kesehatan rumah tangga.
14. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rujukan atas permintaan sendiri dan layanan yang tidak sesuai regulasi.
15. Pelayanan kesehatan di fasilitas yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat.
16. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang sudah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja.
17. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta.
18. Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri.
19. Pelayanan yang sudah ditanggung program lain.
20. Pelayanan kesehatan yang diadakan dalam rangka bakti sosial.
21. Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.
Sedangngkan jenis operasi yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan pada tahun 2025, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan:
1. Operasi estetika Operasi yang bertujuan untuk memperbaiki penampilan fisik tanpa indikasi medis, seperti operasi plastik, tidak termasuk dalam cakupan BPJS Kesehatan.
2. Operasi akibat kecelakaan Operasi yang disebabkan oleh kecelakaan kerja atau kecelakaan lalu lintas tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Biaya perawatan akibat kecelakaan kerja biasanya ditanggung oleh program jaminan kecelakaan kerja atau pemberi kerja.
3. Operasi akibat melukai diri sendiri Operasi yang diperlukan akibat tindakan sengaja menyakiti diri sendiri atau usaha bunuh diri tidak dicover oleh BPJS Kesehatan.
4. Operasi di rumah sakit luar negeri BPJS Kesehatan hanya menanggung biaya operasi yang dilakukan di rumah sakit dalam negeri yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Operasi yang dilakukan di luar negeri tidak termasuk dalam cakupan layanan ini.
5. Operasi yang tidak sesuai prosedur BPJS Kesehatan Operasi yang tidak melalui prosedur yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan, seperti tidak adanya rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau tidak dilakukan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, tidak akan ditanggung.
Penting bagi peserta BPJS Kesehatan untuk memahami batasan-batasan ini agar dapat merencanakan kebutuhan kesehatan dengan bijak. Untuk informasi lebih lanjut, peserta dapat mengunjungi situs resmi BPJS Kesehatan atau menghubungi layanan pelanggan BPJS Kesehatan.
Cek Sebelum Berobat
Pihak BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa daftar ini bertujuan untuk memperjelas cakupan manfaat agar tidak terjadi kesalahpahaman antara peserta dan fasilitas kesehatan.
“Peserta wajib memahami mana saja layanan yang dijamin agar proses pengobatan berjalan lancar dan tidak ada beban biaya tak terduga,” ujar Ghufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dikutip dari keterangan pers, Selasa (3/6).
Masyarakat diminta untuk memeriksa terlebih dahulu jenis layanan yang akan diakses serta berkonsultasi melalui faskes tingkat pertama atau call center BPJS Kesehatan 165.
Selain itu, layanan pengecekan informasi peserta juga dapat dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN.
“Kami ingin peserta aktif bisa menggunakan BPJS secara optimal, tapi juga memahami batasannya. Ini penting untuk menjaga kesinambungan sistem jaminan sosial kita,” tambah Ghufron. (sbw)
