Lima Peserta SPPI Meninggal, Pemerintah Bentuk Tim Khusus Evaluasi Pelatihan
Jakarta — Kematian lima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang tengah mengikuti pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi perhatian pemerintah.
Kementerian Pertahanan bersama Kementerian Kesehatan membentuk tim investigasi gabungan untuk mencari penyebab pasti kejadian tersebut. Hasil penyelidikan nantinya akan menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pendidikan dan pelatihan yang selama ini berjalan.
Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan mengatakan tim tersebut telah mulai bekerja dengan mengumpulkan berbagai informasi, termasuk data kesehatan peserta sebelum mengikuti pelatihan.
"Terkait dengan meninggalnya lima (peserta pelatihan SPPI) ini, kami juga sudah melaksanakan atau kami sudah membentuk tim investigasi. Ini adalah gabungan antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan. Kami sudah bentuk dan kami nanti akan menindaklanjuti untuk melihat atau mencari data-data tambahan kenapa kok bisa hal ini terjadi," kata Donny di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Selain menelusuri penyebab kematian peserta, tim juga mendalami kasus gangguan paru-paru yang dialami sejumlah peserta di Satuan Pendidikan Halim. Pemerintah melakukan langkah pencegahan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit di lingkungan pelatihan.
"Termasuk juga yang kejadian di Halim terkait dengan paru-paru, ini juga karena ada penularan di sana, ini juga kami lakukan tindakan pencegahan bersama dengan Kementerian Kesehatan," ujarnya.
Salah satu fokus investigasi adalah mengevaluasi proses pemeriksaan kesehatan peserta sebelum mengikuti pendidikan. Pemerintah akan menelusuri hasil pemeriksaan medis yang dilakukan di daerah asal masing-masing peserta.
"Kami telusuri bagaimana dulu medical check-up-nya di daerah seperti apa, apakah ada data-data tambahan. Nah, itu dulu yang kami evaluasi menggunakan tim yang sudah kami bentuk bersama tim Kementerian Kesehatan," kata Donny.
Donny menegaskan pemerintah masih memprioritaskan penyelesaian investigasi internal sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Hingga saat ini, belum ada keputusan untuk membawa kasus tersebut ke proses hukum.
"Kami belum mengarah ke sana (proses hukum) karena kami masih investigasi internal dulu," ujarnya.
Menurut Donny, hasil investigasi akan menjadi pijakan penting untuk memperbaiki pelaksanaan pendidikan SPPI ke depan, terutama terkait aspek keselamatan dan kesehatan peserta.
"Intinya, kami ingin secepatnya selesai karena hasil investigasi ini juga penting untuk kami gunakan bagaimana kami melaksanakan pendidikan yang ada saat ini," kata Donny.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan juga telah mengevaluasi format pelatihan yang sebelumnya dikenal sebagai latihan dasar kemiliteran (latsarmil). Pemerintah menyatakan format tersebut tidak lagi digunakan dalam bentuk sebelumnya.
"Yang dapat kami sampaikan, format kegiatan yang sebelumnya dikenal sebagai Latsarmil telah dievaluasi dan tidak lagi digunakan dalam bentuk sebelumnya," kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait.
Perubahan itu dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang peserta yang merupakan warga sipil. Materi teknis dan taktis kemiliteran, termasuk latihan menembak, dihapus dari kurikulum, sementara aktivitas fisik disesuaikan.
Pelatihan selanjutnya diarahkan pada pembentukan karakter, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, kerja sama, serta kemampuan manajerial yang dibutuhkan untuk mengelola koperasi.
Pemerintah berharap evaluasi menyeluruh tersebut dapat memastikan program penguatan kapasitas calon pengelola koperasi tetap berjalan, namun dengan standar keselamatan yang lebih baik. (Foto: Antara)
Jakarta, Sejatcantik.id — Kematian lima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang tengah mengikuti pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi perhatian pemerintah.
Kementerian Pertahanan bersama Kementerian Kesehatan membentuk tim investigasi gabungan untuk mencari penyebab pasti kejadian tersebut. Hasil penyelidikan nantinya akan menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pendidikan dan pelatihan yang selama ini berjalan.
Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan mengatakan tim tersebut telah mulai bekerja dengan mengumpulkan berbagai informasi, termasuk data kesehatan peserta sebelum mengikuti pelatihan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Terkait dengan meninggalnya lima (peserta pelatihan SPPI) ini, kami juga sudah melaksanakan atau kami sudah membentuk tim investigasi. Ini adalah gabungan antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan. Kami sudah bentuk dan kami nanti akan menindaklanjuti untuk melihat atau mencari data-data tambahan kenapa kok bisa hal ini terjadi,” kata Donny di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Selain menelusuri penyebab kematian peserta, tim juga mendalami kasus gangguan paru-paru yang dialami sejumlah peserta di Satuan Pendidikan Halim. Pemerintah melakukan langkah pencegahan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit di lingkungan pelatihan.
“Termasuk juga yang kejadian di Halim terkait dengan paru-paru, ini juga karena ada penularan di sana, ini juga kami lakukan tindakan pencegahan bersama dengan Kementerian Kesehatan,” ujarnya.
Salah satu fokus investigasi adalah mengevaluasi proses pemeriksaan kesehatan peserta sebelum mengikuti pendidikan. Pemerintah akan menelusuri hasil pemeriksaan medis yang dilakukan di daerah asal masing-masing peserta.
“Kami telusuri bagaimana dulu medical check-up-nya di daerah seperti apa, apakah ada data-data tambahan. Nah, itu dulu yang kami evaluasi menggunakan tim yang sudah kami bentuk bersama tim Kementerian Kesehatan,” kata Donny.
- Donny menegaskan pemerintah masih memprioritaskan penyelesaian investigasi internal sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Hingga saat ini, belum ada keputusan untuk membawa kasus tersebut ke proses hukum.
“Kami belum mengarah ke sana (proses hukum) karena kami masih investigasi internal dulu,” ujarnya.
Menurut Donny, hasil investigasi akan menjadi pijakan penting untuk memperbaiki pelaksanaan pendidikan SPPI ke depan, terutama terkait aspek keselamatan dan kesehatan peserta.
“Intinya, kami ingin secepatnya selesai karena hasil investigasi ini juga penting untuk kami gunakan bagaimana kami melaksanakan pendidikan yang ada saat ini,” kata Donny.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan juga telah mengevaluasi format pelatihan yang sebelumnya dikenal sebagai latihan dasar kemiliteran (latsarmil). Pemerintah menyatakan format tersebut tidak lagi digunakan dalam bentuk sebelumnya.
“Yang dapat kami sampaikan, format kegiatan yang sebelumnya dikenal sebagai Latsarmil telah dievaluasi dan tidak lagi digunakan dalam bentuk sebelumnya,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait.
Perubahan itu dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang peserta yang merupakan warga sipil. Materi teknis dan taktis kemiliteran, termasuk latihan menembak, dihapus dari kurikulum, sementara aktivitas fisik disesuaikan.
Pelatihan selanjutnya diarahkan pada pembentukan karakter, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, kerja sama, serta kemampuan manajerial yang dibutuhkan untuk mengelola koperasi.
Pemerintah berharap evaluasi menyeluruh tersebut dapat memastikan program penguatan kapasitas calon pengelola koperasi tetap berjalan, namun dengan standar keselamatan yang lebih baik. (Sbw)
