Semarang, Sehatcantik.id – Insiden keracunan massal kembali mencoreng pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 707 orang—terdiri dari 693 siswa dan 14 guru di SMKN 6 Semarang—mengalami gejala mual, pusing, dan muntah usai mengonsumsi makanan yang dibagikan pada Jumat (31/7/2026).
Kejadian ini memaksa Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, turun langsung ke Kota Semarang pada Sabtu (1/8/2026) untuk memantau kondisi korban di RS Permata Medika, RS Bhakti Tamtama, dan RS Pantiwilasa Citarum.
“Saya berkunjung ke Semarang untuk merespons laporan adanya dugaan keracunan dari SMKN 6 Semarang. Dari sekitar 700-an orang yang terdampak, sebagian besar berobat jalan dan ada 13 orang yang dirawat di rumah sakit serta puskesmas. Alhamdulillah, saat kami tengok, kondisi mereka sudah berangsur membaik,” ujar Sudaryono.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tim investigasi masih bekerja untuk mendalami kasus ini. Kami ingin memastikan penyebabnya berdasarkan hasil pemeriksaan yang komprehensif. Kalau nanti terbukti ada kelalaian, kami akan melakukan suspend terhadap SPPG yang terkait sambil menunggu hasil evaluasi dan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Kronologi Kejadian di SMKN 6 Semarang
Berdasarkan hasil penelusuran epidemiologi dan laporan investigasi di lapangan, berikut alur kronologi insiden tersebut:
• Rabu (29/7/2026) Siang: Bahan baku berupa bumbu, buah, ayam, tahu, dan sayuran dikirim secara bertahap ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangturi.
• Kamis (30/7/2026) Dini Hari (00.30 WIB): Tim pengolahan di dapur SPPG mulai memasak bumbu rendang, tahu, dan olahan daun singkong untuk porsi besar.
• Jumat (31/7/2026) Pagi: Makanan dikemas ke dalam kotak boks dan didistribusikan ke sekolah.
• Jumat Siang: Makanan MBG dibagikan dan disantap bersama oleh para siswa dan guru SMKN 6 Semarang.
• Jumat Pukul 10.30 WIB Ke Atas: Satu per satu siswa dan guru mulai merasakan mual hebat, pusing, hingga muntah.
• Penanganan Darurat: Pihak sekolah bersama Tim Gerak Cepat (TGC) Dinkes mengevakuasi korban. Dari total 707 orang terdampak, 698 orang mendapat penanganan di lokasi dan sisanya dirujuk ke rumah sakit serta puskesmas setempat.
Peringatan BBPOM di Semarang Soal Risiko KLB
Kejadian ini berjarak hanya sepekan setelah Balai Besar POM (BBPOM) di Semarang menggelar advokasi Keamanan Pangan pada Rabu (22/7/2026) untuk mengawal MBG dan menekan risiko Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan.
Kepala BBPOM di Semarang, Rustyawati, sebelumnya telah mengingatkan bahwa tingginya volume pengolahan pangan siap saji untuk program MBG sangat rentan terhadap kontaminasi akibat kesalahan penanganan (mishandling).
“Program MBG harus kita dukung penuh. Data menunjukkan mayoritas kasus keracunan pangan dipicu oleh kontaminasi mikrobiologi akibat pengolahan dan penanganan yang kurang tepat. Untuk itu, kita perlu membangun ‘perisai bersama’ lewat peningkatan literasi dan pemberdayaan kader lokal agar masyarakat sadar akan keamanan pangan,” tegas Rustyawati.
Saat ini, BBPOM di Semarang bersama Dinkes mendalami sampel sisa makanan dari dapur SPPG Karangturi untuk menguji keberadaan cemaran bakteri patogen melalui pengujian laboratorium.
Sorotan Fakta: Time-Temperature Abuse
Jeda waktu pengolahan yang dimulai sejak pukul 00.30 WIB hingga dikonsumsi pada siang hari berikutnya menjadi perhatian utama para ahli. Proses penyimpanan makanan bersantan dan berprotein dalam durasi berjam-jam tanpa kontrol suhu yang presisi (time-temperature abuse) merupakan kondisi ideal bagi berkembang biaknya bakteri berbahaya.
Kritik Pengamat Kebijakan dan Serikat Guru
1. Lemahnya Pengawasan Preventif di Tingkat Dapur (SPPG) Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menilai kasus berulang ini berakar pada lemahnya pengawasan terhadap katering atau SPPG serta kurangnya pemahaman mengenai standar Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) untuk skala masif.
“Penyebab utamanya adalah lemahnya pengawasan dan kurangnya pengalaman pengelola dapur skala besar. Sanksi suspend baru diberikan setelah jatuh korban. Yang dibutuhkan adalah audit ketat terhadap vendor sebelum mereka mengolah makanan, bukan sekadar penindakan di akhir,” tegasnya.
2. Kritik Fokus Kuantitas Dibanding Kualitas Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, mengkritik kecenderungan pemerintah yang terlalu berfokus pada mengejar target capaian dan kuota penerima manfaat MBG, tetapi mengabaikan fakta rentetan kasus keracunan di daerah.
“Pemerintah abai menganalisis saat ada kasus keracunan MBG, padahal angka keracunan justru menunjukkan masalah yang semakin serius. Jangan sampai angka keberhasilan hanya diukur dari berapa juta porsi dibagikan, sementara aspek keselamatan anak-anak dipertaruhkan,” ujar Retno.
Sanksi Saja Tidak Cukup
Langkah BGN menerjunkan tim investigasi dan mengancam sanksi tegas memang diperlukan untuk memberikan efek jera. Namun, penindakan hukum tanpa perbaikan sistemik hanya akan membuat program MBG terus membayangi keselamatan siswa.
Pemerintah mendesak perlunya standardisasi ketat, sertifikasi higiene wajib bagi seluruh SPPG, serta pembentukan tim pengawas independen di setiap daerah agar keselamatan konsumsi anak-anak sekolah dapat terjamin secara konsisten. (Sbw)
