Jakarta, Sehatcantik.id – Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Sektor Kesehatan Triwulan III Tahun 2025 digelar di Kantor BPOM, Senin (6/10/2025).
Agenda rutin antarkementerian atau lembaga dan instansi terkait ini diselenggarakan untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kesehatan.
Rapat yang berlangsung di Auditorium Gedung Merah Putih BPOM dihadiri sejumlah pimpinan instansi terkait, antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti, serta Staf Ahli Bidang Hukum, Kelembagaan, dan Reformasi Birokrasi Victor H. Siburian mewakili Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pada kesempatan ini BPOM mengangkat topik penguatan regulasi terapi berbasis sel atau advanced therapy medicinal products (ATMP). Inovasi ini berkembang sangat pesat. Namun, masih ditemukan praktik yang belum sesuai aturan dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat,” ujar Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam sambutannya.
BPOM telah menerbitkan Peraturan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Penilaian Produk Terapi Advanced. Taruna Ikrar menjelaskan penerbitan peraturan ini bertujuan mempercepat ketersediaan obat inovatif sekaligus melindungi kesehatan masyarakat.
Kepala BPOM juga mengatakan saat ini tengah menunggu hasil akhir assessment WHO Listed Authority (WLA). Ia mohon doa dan dukungan agar BPOM dapat masuk sebagai WLA karena pengakuan ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem global.
Menyambut permintaan Kepala BPOM, Direktur Utama BPJS Kesehatan menyampaikan dukungannya. Menurutnya, jika BPOM masuk WLA, maka akan terbuka peluang besar bagi pengembangan riset dan pemanfaatan bahan alam berkhasiat obat di Indonesia
Ali Ghufron Mukti juga mengatakan Indonesia patut berbangga. “Dalam waktu 10–11 tahun, hampir 98% masyarakat Indonesia menjadi anggota BPJS,” tuturnya. Ini merupakan salah satu bukti wujud gotong royong nasional dalam mewujudkan layanan kesehatan yang merata.
Sementara itu, Menteri Kesehatan menekankan pentingnya menjaga kesehatan. “Tugas utama kita (pemerintah) adalah menjaga masyarakat Indonesia tetap sehat, tidak sakit,” tegasnya. Apalagi mengingat universal health coverage (UHC) Indonesia berada di angka 55. UHC merupakan konsep sistem kesehatan, yang mana setiap warga negara memiliki kemudahan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas tanpa hambatan finansial.
“Diperlukan kerja sama semua pihak untuk mewujudkan akses yang mudah terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas baik dengan harga terjangkau,” tegasnya.
Selanjutnya, rakor memasuki agenda utama, yaitu paparan dan diskusi mengenai dua topik strategis. Pertama, mengenai kerja sama alat canggih rumah sakit dengan BPJS Kesehatan yang dipaparkan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Azhar Jaya. Topik kedua berkaitan dengan penguatan regulasi ATMP untuk meningkatkan akses obat inovatif, yang disampaikan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif (Deputi 1) BPOM William Adi Teja.
Rakor menyepakati beberapa langkah tindak lanjut, salah satunya percepatan penyelesaian regulasi ATMP melalui revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sel Punca dan/atau Sel. Revisi regulasi ini akan melibatkan Kementerian Kesehatan dan BPOM. Menteri Kesehatan meminta agar revisi dapat dilakukan dalam waktu 1 bulan ke depan.
Usai presentasi dan sesi diskusi, dilakukan penandatanganan Project Charter Interoperabilitas Data antara BPOM dan Kementerian Kesehatan oleh Sekretaris Utama BPOM Jayadi dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha.
Selain itu, dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Asosiasi Rumah Sakit dan Asosiasi Asuransi mengenai koordinasi antar penyelenggara jaminan dalam pemberian manfaat pelayanan kesehatan. Kesepakatan ini melibatkan lima asosiasi, yakni Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Asosiasi Rumah Sakit Kemenkes Indonesia (ARSKI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI).
Sebelum rakor dimulai hari ini, Kepala BPOM disaksikan Menteri Kesehatan meninjau Diorama BPOM yang merepresentasikan peranan arsip dalam mendukung kinerja organisasi dan bukti akuntabilitas serta pertanggungjawaban kinerja BPOM. Melalui Diorama, BPOM berupaya melestarikan memori kolektif dan sejarah di bidang pengawasan obat dan makanan di Indonesia.(Sbw)
