Jakarta, Sehatcantik.id – Pemerintah mulai melakukan penataan menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah berbagai evaluasi pelaksanaan program tersebut di sejumlah daerah. Langkah ini disebut mencakup perbaikan tata kelola, penguatan pengawasan, hingga penyesuaian kebutuhan anggaran.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah telah menyepakati perlunya pembenahan menyeluruh agar pelaksanaan MBG berjalan sesuai sasaran. Menurut dia, evaluasi dilakukan terhadap seluruh rantai pelaksanaan program, termasuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi ujung tombak distribusi layanan.
“Yang menjadi perhatian bukan siapa pemilik SPPG, tetapi apakah pelaksanaannya sesuai aturan dan standar yang telah ditetapkan,” kata Prasetyo usai rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penataan tersebut dilakukan menyusul kebutuhan menjaga kualitas layanan di tengah semakin luasnya cakupan program. Pemerintah menilai seluruh proses harus mengikuti standar operasional yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.
Selain membahas tata kelola, rapat juga menyoroti percepatan pelaksanaan MBG di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Pemerintah berencana memprioritaskan perluasan layanan ke daerah-daerah yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses terhadap program pemenuhan gizi.
Kelompok penerima manfaat yang menjadi perhatian berikutnya adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat dari kelompok tersebut meningkat dalam beberapa pekan terakhir seiring upaya memperkuat intervensi gizi pada kelompok rentan.
Di sisi anggaran, hasil evaluasi sementara menunjukkan adanya peluang efisiensi dalam pelaksanaan program. Pemerintah kini menghitung kembali kebutuhan pendanaan bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional untuk memastikan penggunaan anggaran lebih efektif.
Prasetyo mengatakan penataan yang dilakukan diyakini dapat menekan kebutuhan biaya tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. Namun hingga kini pemerintah masih melakukan penghitungan lebih lanjut sebelum menetapkan besaran anggaran final program tersebut.
Menurutnya, evaluasi terhadap MBG merupakan bagian dari mekanisme pengawasan rutin yang dilakukan pemerintah terhadap berbagai program prioritas nasional. Pengawasan dan perbaikan terus dilakukan untuk memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat serta mengurangi potensi masalah dalam pelaksanaannya. (Sbw)
