Jakarta, Sehatcantik.id – Potensi ancaman terhadap ketersediaan obat di Indonesia, menyusul kecamuk perang antara Iran dan Israel dan terlibatnya Amerika Serikat, menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan antara Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar dan penasihat Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dudung Abdurachman, Senin (23/6), di kantor BPOM, Jakarta.
Kesiapan dalam menghadapi ketidakpastian global tersebut, khususnya terkait dampak perang, menjadi pembahasan inti agar Indonesia tidak terjebak dalam kondisi yang tak menguntungkan dari sisi ketahanan nasional di sektor kesehatan dan obat-obatan,
“Saya sebagai penasihat khusus presiden di bidang pertahanan menilai bahwa kemandirian industri dalam negeri, baik alutsista maupun obat-obatan, sangat penting. Kita harus membangun ekosistem yang kuat agar tidak mudah terguncang oleh kondisi luar,” kata Dudung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pertemuan itu, Dudung menekankan pentingnya kesiapan lintas sektor menghadapi kemungkinan ancaman global. “Kunjungan ke BPOM untuk melihat sejauh mana kesiapan BPOM dalam mengantisipasi perubahan yang terjadi. Kita melihat perkembangan geopolitik saat ini, bahwa terjadinya perang antar beberapa negara menjadi kenyataan, sehingga kemungkinan-kemungkinan harus diantisipasi sejak dini,” kata Dudung.
Menurur Dudung, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan, tugasnya tidak hanya terbatas pada isu alutsista, tetapi juga mencakup ekosistem industri pertahanan secara menyeluruh, termasuk industri farmasi.
“Kita tidak bisa hanya bicara soal alat utama sistem persenjataan seperti di ‘Indo Defense’ kemarin. Kemandirian industri pertahanan secara menyeluruh sangat penting agar kita tidak bergantung pada negara lain. Kita harus betul-betul membangun ekosistem ini,” tambah Dudung.
Kemandirian obat juga dinilai sangat krusial dalam mendukung ketahanan nasional. “Jika perang besar terjadi, pasti berdampak langsung terhadap ketahanan nasional, termasuk ketersediaan obat-obatan. Maka kita harus mampu menciptakan obat sendiri,” ujar Dudung.
Menurut Taruna Ikrar, menyusul dampak negatid dari situasi perang itu, saat ini BPOM telah menyusun berbagai strategi untuk memperkuat kapasitas industri farmasi dalam negeri. “Kami mendorong para pelaku industri farmasi untuk menambah kapasitas dalam hal importasi dan pengolahan bahan baku obat-obat esensial. Di sisi lain, kami juga memberikan berbagai fasilitas kemudahan dalam proses perizinan bahan baku obat, termasuk percepatan registrasi,” kata Taruna.
Taruna juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjembatani hubungan antara pelaku usaha dan antarnegara. “Dalam industri ini, ada dua aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu business to business antarpelaku usaha dan hubungan antarnegara. BPOM hadir dan berperan aktif dalam kedua sistem tersebut. Di sinilah kami bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan untuk memastikan pasokan obat tetap stabil,” tegas Taruna.
Taruna juga memastikan, BPOM telah bersiaga menghadapi tantangan global yang muncul, termasuk potensi perang dunia dan kemunculan kembali kasus COVID-19 seperti yang terjadi di Singapura. “Kami harus berjaga dan memastikan proyek-proyek strategis nasional tetap berjalan, termasuk pengembangan vaksin. Dengan situasi geopolitik saat ini, kami berharap isu kemandirian industri farmasi bisa menjadi bagian dari strategi ketahanan nasional,” kata Taruna.
Dikatakan Taruna, Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada impor bahan baku obat, terutama dari negara-negara seperti India, Tiongkok, Belanda, dan Amerika. “Sebanyak 94% bahan baku obat di Indonesia masih impor. Untuk obat generik yang masa patennya sudah habis, umumnya kita impor dari Tiongkok dan India. Sedangkan untuk obat-obat kritikal seperti untuk diabetes, kardiovaskular, sistem saraf, dan kanker, sebagian besar masih kita datangkan dari Amerika,” papar Taruna.
Sejauh ini, menurut Dudung, koordinasi antara Kementerian Pertahanan dan BPOM telah dilakukan untuk mengoptimalkan peran lembaga farmasi milik TNI. “Sebulan yang lalu Menteri Pertahanan sudah berkoordinasi dengan Kepala BPOM. Instansi-instansi terkait obat di beberapa satuan TNI, seperti Lembaga Farmasi Angkatan Darat (LAFI AD) dan beberapa laboratorium milik TNI AL dan AU, sudah dioptimalkan untuk diaktifkan kembali. Sinkronisasi ini penting untuk mengantisipasi kebutuhan obat dalam kondisi krisis,” jelasnya.
Di akhir pertemuan, Taruna Ikrar menyatakan harapannya agar pemerintah pusat, khususnya Presiden, memberikan perhatian dan dukungan penuh terhadap program kemandirian obat nasional. “Isu ini sudah bukan lagi sekadar kesehatan, tetapi bagian dari ketahanan nasional. Kami berharap dukungan dari Presiden untuk memperkuat industri bahan baku obat dan vaksin dalam negeri,” pungkasnya. (HM-BPOM/sbw)
