Jakarta, Sehatcantik.id – Keterlibatan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI, tak main-main mendukung kelancaran program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto.
Penegasan dukungan itu disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam Rapat Koordinasi ”Sinkronisasi dan Koordinasi Program serta Perkembangan Makan Bergizi Gratis (MBG)” yang digelar di Ruang Rapat Utama Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Senin (3/3/2025).
Pada kesempatan tersebut, Taruna Ikrar menyampaikan paparan tentang Sinkronisasi dan Koordinasi Pangan serta Perkembangan Program MBG.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sesuai dengan tugas dan fungsinya, BPOM diminta mengawal keamanan pangan olahan untuk menjamin makanan yang disediakan bebas dari kontaminasi zat kimia dan mikroorganisme,” ungkap Taruna Ikrar.
Untuk menjalankan tugas tersebut, BPOM telah menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada 23 Januari 2025.
Kepala BPOM mengungkapkan koordinasi dengan lintas kementerian/lembaga dalam rangka pengawalan MBG, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah dilaksanakan sejak 2024. Tahun lalu, BPOM bekerja sama dengan Universitas Pertahanan (Unhan) telah menyelenggarakan pembekalan terkait keamanan pangan dan gizi terhadap 2.000 orang Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Untuk tahun 2025 ini, kolaborasi akan dilanjutkan terhadap 30.000 orang SPPI secara serentak. “Saat ini BPOM sedang menyiapkan pengelolaan kurikulum, materi, dan instruktur/narasumber,” jelas Taruna Ikrar.
BPOM juga telah melakukan sampling dan pengujian di 50 lokasi di 22 provinsi. Hasilnya menunjukkan seluruh sampel memenuhi syarat (MS) terhadap uji bahan berbahaya. Namun demikian, BPOM masih menemukan adanya beberapa temuan hasil uji organoleptik dan uji mikrobiologi.
Terkait temuan ini, Kepala BPOM menekankan perlunya perhatian khusus dalam hal cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB), penanganan, serta pendistribusiannya.
Tak hanya tentang perkembangan pengawalan MBG, Kepala BPOM juga menyampaikan perkembangan tentang garam farmasi dalam negeri dan pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL).
Saat doorstop dengan media, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan mulai dari Maret 2025, pelaksanaan program MBG dapat menyerap anggaran 1 sampai 2 triliun rupiah per bulan.
“Perlu kita siapkan rantai pasok karena butuhnya besar sekali,” tuturnya.
Zulkifli Hasan menambahkan kebutuhan di Jawa tentu berbeda dengan Sumatra dan Indonesia bagian timur, termasuk jenis makanannya.
“Karena banyak yang terlibat, pemerintah daerah, kementerian terkait, tentu perlu kerja sama,” ungkapnya. Rapat koordinasi menyepakati perlu adanya aturan kerja sama pelaksanaan MBG yang akan dirumuskan bersama. Menko Pangan meminta doa dan dukungan semua pihak untuk keberhasilan program MBG ini.
Selain Kepala BPOM, rapat koordinasi hari ini juga dihadiri beberapa menteri dan wakil menteri. Hadir di antaranya Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Pertanian, Kepala Badan Gizi Nasional, dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. (sbw)
