Jakarta, Sehatcantik.id – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI dan Badan Gizi Nasional menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait program makan bergizi gratis, Kamis (23/1/2025). Penandatangan dilakukan di Kantor pusat BPOM di Jakarta, dilakukan langsung oleh Kepala BGN Dadan Hindayana dan Kepala BPOM Taruna Ikrar.
Pelibatan BPOM secara formal ini menjadi penting, karena bisa memperkuat pengawasan dan keamanan terkait penyediaan pangan dalam jumlah besar, mencakup 33 provinsi di tanah air.
Penandatanganan ini sebelumnya sempat tertunda karena adanya sejumlah prioritas lain yang menurut BGN perlu segera dituntaskan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lima hari sebelum penandatangan MoU, Kamis 16 Januari 2025 pagi, sejumlah siswa SD Negeri Dukuh 3 Sukoharjo mengalami keracunan massal usai mengkonsumsi makanan program makanan bergizi gratis. Para murid mengeluhkan mual usai menyantap makanan ayam yang beraroma tidak sedap.
Belakangan, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkap penyebab puluhan siswa SD di Sukoharjo itu keracunan karena dapur yang menghidangkan masakan disebut terlalu cepat pada proses memasak makanannya. Akibatnya masakan yang dihidangkan kepada siswa masih belum matang. Namun menurut Dadan, persoalan ini sudah diselesaikan oleh pemerintah.
“Aman, sudah aman semuanya. Jelas jelas kesalahan teknislah. Ya, dalam proses masak yang tidak matang,” ujar Dadan saat ditemui awak media di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/1).
BPOM Turun Gunung, BGN Bahagia
Usai penandatangan, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkap, dalam program makanan bergizi gratis ini, BPOM akan terlibat secara maksimal dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada. Pelibatan ini mencakup dari proses awal terkait pengawasan sampai mitigasi bila terjadi kejadian luar biasa, seperti keracunan massal.
BPOM memang menaruh perhatian khusus agar kejadian luar biasa yang menimpa para pelajar seperti di Sukoharjo dapat dicegah sedini mungkin.
“Apabila ada dua orang atau lebih mengalamI keracunan, itu bisa disebut sebagai kejadian luar biasa. Maka sebelum itu terjadi, kita bisa melakukan mitigasi. Dan bila terjadi sesuatu, harus ada proses penyelamatan. Jangan sampai berakibat fatal, misalnya jadi gagal ginjal,” kata Taruna Ikrar.
Turun gunungnya BPOM secara resmi membuat Kepala BGN Dadan merasa senang, sebab proses pengawasan pada titik-titik krusial penyediaan makanan menjadi lebih terjaga.
“Badan Gizi selalu menetapkan standard tinggi, terutama pada aspek yang bisa kita amankan. Karena itu program ini juga tidak bisa secara bebas dilepas ke pihak-pihak yang melaksanakan. Kami memperkirakan, menduga bahwa program ini sangat riskan. Tapi sekarang kami sangat bahagia karena untuk monitoring, pengawasan, mitigasi, evaluasi, serta pelatihan-pelatihan dan apa pun yang terjadi di lapangan sudah didampingi oleh BPOM,” kata Dadan.
Media Asing Angkat Kasus Keracunan
Peristiwa keracunan dalam program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto menarik perhatian media asing.
Setidaknya, Asia News Network dan South China Morning Post melaporkan kejadian ini sebagai tantangan serius, mengingat program berskala besar.
Hal yang menjadi sorotan adalah soal keamanan pangan dan keinginan pemerintah untuk memperluas jangkauan area penerima program.
Asia News mencatat, dua insiden keracunan di Sukoharjo dan Nunukan menunjukkan adanya kekurangan dalam pengawasan katering dan pengelolaan makanan. Namun, media ini juga mengapresiasi langkah cepat pihak berwenang dalam menangani kasus ini, termasuk pelatihan kebersihan pangan dan evaluasi menyeluruh oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
South China menggambarkan insiden ini sebagai “setback” awal dalam implementasi program ambisius senilai miliaran dolar. South China juga menggarisbawahi tantangan logistik dan potensi risiko dalam. ekspansi program, mengingat target besar yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. (sbw)
