Jakarta, Sehatcantik.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak pernah mengurangi anggaran BPJS Kesehatan. Keributan akibat penonaktifan sekitar 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) disebut bukan persoalan fiskal, melainkan dampak anomali perubahan data yang terjadi secara drastis dan mendadak.
Dalam rapat bersama DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (9/2/2026), Purbaya menyoroti lonjakan penonaktifan peserta PBI pada Februari 2026 yang mencapai 11 juta orang, jauh di atas tren normal yang biasanya hanya sekitar satu juta peserta. Lonjakan ini membuat hampir 10 persen dari total 98 juta peserta PBI terdampak sekaligus.
“Ini yang menimbulkan kejutan. Tiba-tiba ramai karena jumlah orang yang terpengaruh sangat besar dan mereka tidak tahu bahwa namanya sudah tidak masuk dalam daftar,” ujar Purbaya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menekankan, perubahan data PBI pada prinsipnya bertujuan memperbaiki ketepatan sasaran dan tata kelola JKN. Namun, pelaksanaannya yang mendadak tanpa masa transisi justru memicu kegaduhan publik dan berpotensi merugikan pasien, terutama mereka yang tengah menjalani pengobatan berat.
“Jangan sampai yang sudah sakit, mau kontrol atau cuci darah, tiba-tiba tidak eligible. Itu kelihatan konyol,” kata Purbaya.
Dari sisi anggaran, Purbaya menegaskan tidak ada penghematan yang terjadi. Pemerintah tetap mengeluarkan dana, tetapi justru menanggung kerugian dari sisi citra dan kepercayaan publik.
“Uang yang saya keluarkan sama. Saya rugi di situ. Uang keluar, image pemerintah jadi jelek,” tegasnya.
Untuk mencegah kejadian serupa, Purbaya menyarankan penonaktifan PBI dilakukan secara bertahap dengan masa transisi dua hingga tiga bulan, disertai sosialisasi yang memadai agar masyarakat memiliki waktu melakukan mitigasi.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan penonaktifan jutaan peserta PBI dilakukan akibat pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menemukan banyak penerima tidak lagi tepat sasaran.
Meski demikian, pemerintah dan DPR sepakat layanan kesehatan bagi 11 juta peserta PBI yang dinonaktifkan tetap dijamin selama tiga bulan ke depan.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan masa transisi tersebut digunakan untuk penyesuaian dan validasi data agar kepesertaan PBI benar-benar tepat sasaran.
Purbaya pun meminta BPJS Kesehatan segera membenahi aspek operasional, manajemen, dan sosialisasi agar perubahan data tidak kembali menimbulkan kejutan di masyarakat.
“Kalau ada angka drastis seperti ini, harus diperhalus. Jangan menimbulkan kejutan,” ujarnya.(Sbw)
